Rabu, November 21, 2007

Calon Anggota Komnas HAM 2007-2012


AHMAD HAMBALI (33, Jakarta)


Salah satu aktivis HAM di Indonesia yang dibesarkan dalam lingkungan pesantren. Jalur advokasi yang ditekuni diawali kiprahnya saat menjabat ketua senat fakultas hukum Islam di sebuah komunitas advokasi mahasiswa pemuda di Garut yang cukup berpengaruh. Pernah menjadi Ketua Dewan Presidum Forum Pemuda Pelajar & Mahasiswa Garut (FPPMG). Juga membidani kelahiran komunitas cendekiawan muda (Masika) ICMI Garut dan duduk sebagai Pjs Ketua 1998.

Sebelum menjabat Direktur Eksekutif Lembaga Pembela Hak-Hak Asasi Manusia, pernah bergabung dengan beberapa organisasi nonpemerintah seperti Kontras, LBH Bandung, dan LBH Nusantara.

Keterlibatannya dengan LBH Bandung dimulai sejak 1994 melalui advokasi terhadap petani dan buruh dalam sengketa-sengketa tanah dan perkebunan. Tahun 1996 menjabat sebagai Kepala Divisi Pertanahan LBH Nusantara.

Bergabung dengan Kontras tahun 1999 dan pernah menjabat Koordinator Tim Advokasi Kasus Pelanggaran HAM Tanjung Priok & Talangsari Lampung (1999-2003), Bom Istiqlal (1999-2000), Penculikan Aktivis 98 (1999-2000), Penembakan Semanggi I dan II (Yap Yun Hap), Sejuta Umat, Dukun Santet Ciamis, Mei/Trisakti 1998, Penembakan Simpang KKA Aceh, hingga Kasus Malapraktik Dokter RSUD Dr Soetomo Surabaya.

Pada kuartal pertama 2003 mantan koordinator Jaringan Aliansi Penanganan Kasus Tanah Se-Jabotabek (1996-1997) ini memutuskan mundur dari Kontras dan mengelola LPHAM pasca-wafat HJC Princen, direktur, pendiri, dan tokoh kunci lembaga HAM tertua di Indonesia.

Pernah menjadi anggota tim pengkajian pelanggaran HAM Soeharto dan Pulau Buru yang dibentuk Komnas HAM.

Sejak 1999 menjadi Ketua Dewan Pengurus The Ahmad Dukri Foundation, lembaga pesantren terpadu di Jakarta. Mengaku Islam yang dipelajarinya semakin menguatkan komitmennya untuk tetap konsisten di jalur advokasi, pendampingan, dan gerakan antikekerasan berbaur dengan rekan-rekannya dari berbagai golongan, jenis kelamin, keyakinan, dan ragam etnis.

Awal 2006 mantan koordinator Kampanye Aliansi Ornop untuk menolak Ladia Galaska ini bersama mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Hamdan Zoelva, pakar otonomi daerah Ryaas Rasyid, ekonom Faisal Basri, Adi Sasono, dan beberapa akademisi mendirikan Pusat Pemberdayaan dan Pengembangan Otonomi Daerah (The Regional Autonomy Center) dan duduk sebagai Chief Executive. Produk awal lembaga ini antara lain membuat dan menyebarkan gagasan serta masukan mengenai RUU Pemerintahan Aceh ke pemerintah pusat dan Aceh, birokrasi, LSM, dan lembaga lain.

Pengisi seminar, penulis beberapa artikel, dan penulis buku Lingkaran Setan Orde Baru 1995: Sebuah Catatan Kronologis ini mendapat rekomendasi anggota Dewan Pendiri Lembaga Pembela Hak-Hak Asasi Manusia Hamid Husein dan Dewan Pendiri Suara Hak Asasi Manusia Ade Rosita Sitompul. (*/Litbang VHR)
http://www.vhrmedia.net/home/index.php?id=view&aid=4245&lang=

Tidak ada komentar: