Menilai Kinerja Polisi Harus Proporsional

Keterlibatan sejumlah anggota kepolisian dalam tindak kejahatan sudah bukan rahasia lagi. Kejahatan itu bahkan melibatkan perwira tinggi. Wajah institusi kepolisian tercoreng di sana sini.

Tetapi Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Makbul Padmanegara meminta masyarakat melakukan penilaian terhadap institusi kepolisian secara objektif.

“Masyarakat harus proporsional, rasional dan obyektif dalam memberikan apresiasi terhadap kinerja polisi, sebab bagaimanapun baik buruknya polisi juga menjadi tanggungjawab bersama, bukan monopoli tanggung jawab polisi, kata Makbul, saat tampil sebagai pembicara dalam talkshow “Penegakan Hukum oleh Polri di Lapangan” yang digelar di Jakarta, Rabu (11/01).

Makbul mengakui masih ada kelemahan di tubuh Polri. Kendala internal dan eksternal bisa menghambat upaya kepolisian untuk memenuhi harapan masyarakat yang demikian besar. Apalagi polisi bersemboyan sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.

Salah satu kendala di lapangan adalah minimnya prasyarat dasar yang dimiliki polisi untuk dapat memenuhi harapan masyarakat secara profesional. Sebut misalnya pengetahuan (knowledge), keahlian (skill), moral dan ketersediaan sarana dan prasarana.

Pada kesempatan yang sama, pengamat kepolisian Bambang Widodo mengatakan bahwa polisi sebenarnya memiliki kewenangan besar untuk menegakkan hukum. Persoalannya adalah bagaimana mengelola dan mengawasi kewenangan yang besar itu agar tidak menyimpang. “Itu menjadi tugas bersama,” ujarnya.

Menurut Bambang, di tengah kekuasaannya yang besar tuntutan masyarakat terhadap kinerja polisi seringkali tidak rasional. Masyarakat terlalu berharap polisi untuk bisa melakukan segalanya, sementara fasilitas yang tersedia tidak memungkinan polisi melakukan segalanya.

“Patut sekiranya masyarakat memahami berbagai keterbatasan polisi. Pemahaman tentang keterbatasan ini penting, agar masyarakat lebih proporsional dalam menilai kinerja polisi,” tambahnya.

Kritikan pedas terhadap kinerja kepolisian dalam penegakan hukum datang dari Ahmad Hambali. Direktur Eksekutif Lembaga Pembela Hak Asasi Manusia (LPHAM) itu berpendapat polisi yang profesional masih jauh panggang dari api. Kasus-kasus yang terjadi menunjukkan, status polisi sebagai profesi terhormat belum terbukti sepenuhnya.

Ditambahkan Hambali, proses sipilisasi polisi belum berjalan sebagaimana mestinya. Mensipilkan polisi adalah menjadikan polisi lebih manusiawi dalam penegakan hukum. Ia melihat, arogansi kekuasaan dan penggunaan kekerasan masih mendominasi tugas-tugas kepolisian selama ini. “Arogansi kekuasaan dan pendekatan kekerasan menjadi sesuatu yang sulit dirubah,” katanya.

http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1996/06/06/0000.html