JAKARTA--MIOL: Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin dinilai telah melupakan persoalan HAM selama menduduki jabatannya. Tokoh HAM Asmara Nababan menyampaikan kritik itu saat memberikan refleksi peringatan 41 tahun Lembaga Pembela HAM (LPHAM) di Jakarta, Rabu (2/5).
"Menteri kita itu tidak pernah berbicara dan bersikap dalam berbagai isu HAM," kata Asmara yang juga petinggi LSM Demos itu.
Menurut Asmara pada prinsipnya ada dua portofolio dalam kementerian tersebut, yakni hukum dan HAM. "Dia sepertinya lupa ada portofolio HAM. Kita lebih sering mendengar tentang dia dalam soal yang satunya (hukum)," cetusnya.
Hamid merupakan menteri yang pernah disebut-sebut terlibat dalam sejumlah kasus antara lain kasus korupsi KPU dan kasus pencairan uang US$10 juta via rekening Depkum dan HAM.
Pada bagian lain Asmara mengatakan sampai saat ini ada satu persoalan HAM yang tak pernah bisa diselesaikan dengan segenap instrumen hukum HAM yang telah dibuat. Yakni, tentang impunitas.
Ia menambahkan terbentuknya pengadilan ad hoc HAM Timor Timur dan Tanjung Priok merupakan usaha yang paling dekat untuk memutus rantai impunitas itu.
"Tapi kenyataannya pengadilan justru membebaskan para anggota militer yang seharusnya bertanggung jawab," ujarnya.
Ia juga menilai saat ini Indonesia mengalami defisit demokrasi. Itulah yang membuat impunitas masih berlangsung sampai sekarang.
"Defisit itulah yang menyebabkan rule of law dan law enforcement di Indonesia tidak berjalan baik," katanya. (Aka/OL-06)
http://www.mediaindo.co.id/berita.asp?id=132021
Tidak ada komentar:
Posting Komentar